Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun anggaran 2026 sebesar Rp11,45 triliun. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner OJK yang digelar pada Kamis (4/9/2025).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional, pengawasan, penguatan teknologi, serta berbagai program strategis lainnya di sektor jasa keuangan nasional.
"Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2026 sebesar Rp11,45 triliun," ujar Misbakhun dalam rapat tersebut.
Fokus Penguatan Pengawasan dan Sinergi KSSK
Misbakhun menambahkan, anggaran ini akan difokuskan pada:
Pengawasan terintegrasi terhadap grup keuangan dan konglomerasi keuangan
Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Penguatan program perbankan untuk mendukung hilirisasi sektor strategis, seperti pertanian, pangan, perikanan, dan komoditas
Rincian Alokasi Anggaran RKA OJK 2026:
Pengawasan perbankan: Rp1,4 triliun
Pengawasan pasar modal, derivatif, dan bursa karbon: Rp811 miliar
Pengawasan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun: Rp490 miliar
Pengawasan lembaga pembiayaan, modal ventura, LKM, dan LJK lainnya: Rp367 miliar
Pengawasan ITSK, aset keuangan digital, dan kripto: Rp151 miliar
Edukasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan PUJK: Rp424 miliar
Audit internal dan manajemen risiko: Rp207 miliar
Kebijakan strategis: Rp2,09 triliun
Manajemen strategis: Rp5,51 triliun
Penerimaan OJK Diproyeksikan Capai Rp13,83 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI juga menyetujui total penerimaan OJK tahun 2026 sebesar Rp13,83 triliun, yang bersumber dari:
Proyeksi penerimaan tahun 2026: Rp8,48 triliun
Saldo penerimaan tahun 2025: Rp5,35 triliun
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dan berharap anggaran ini dapat segera ditetapkan dalam APBN 2026 untuk memperkuat sektor jasa keuangan nasional.
"Kami berharap RKA ini disetujui agar bisa segera kami laksanakan demi mendukung stabilitas dan kemajuan sektor keuangan Indonesia," ujar Mahendra.
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) y
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menemukan sejumlah persoalan pada UPT SD Negeri 064999 di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
PENDIDIKAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberangkatkan pasien yang merupakan terduga korban program Makan Bergizi Grat
PEMERINTAHAN
KARO Pohon tumbang menutup Jalan Lintas MedanBerastagi di Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Poli
PERISTIWA
PATI Pemerintah Kabupaten Pati masih memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi G
PERISTIWA
