JAKARTA — Komisi III DPR RI mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) terkait lolosnya kembali seorang calon hakim agung yang diduga pernah terlibat kasus plagiarisme.
Sorotan tajam ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Agung, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, secara terbuka mengungkap keheranannya atas munculnya kembali nama-nama calon yang menurutnya memiliki rekam jejak yang tidak layak, termasuk dugaan melakukan plagiarisme dalam makalah seleksi sebelumnya.
Baca Juga:
"Tadi saya sempat kaget, Pak, lihat makalah ada beberapa nama yang mungkin saya kenal juga," ujar Bimantoro dalam rapat, Senin (8/9/2025).
Sebagai pribadi yang berasal dari keluarga berlatar belakang hukum, Bimantoro menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kualitas moral calon hakim agung, terutama di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, Bimantoro menyoroti bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap MA sedang berada dalam posisi kritis.
Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya proses seleksi yang dilakukan KY tidak boleh memberi ruang kepada calon-calon dengan rekam jejak kontroversial.
"Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu bahwa ada calon yang ditemukan melakukan hal yang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan sebagai calon hakim agung. Salah satunya adalah plagiarisme dalam makalah seleksi," tegasnya.
Lebih lanjut, Bimantoro menuntut penjelasan dari KY mengenai dasar keputusan untuk tetap meloloskan kembali calon yang diduga melakukan plagiarisme tersebut ke tahap seleksi saat ini.
"Ada beberapa nama calon yang saya lihat dulu pernah melakukan plagiat, kenapa bisa masuk lagi dalam seleksi ini? Apa keputusan KY sehingga tetap mentolerir hal-hal seperti ini?" tanyanya kritis.
Ia juga menekankan bahwa kritik ini tidak bersifat personal terhadap individu calon, melainkan menyangkut akuntabilitas dan kredibilitas lembaga seleksi, yakni Komisi Yudisial.
"Saya salah satu anggota Komisi III yang waktu itu ikut melakukan fit and proper test terhadap orang tersebut. Bukan masalah personal, tapi ini soal akuntabilitas dan kualitas seleksi KY yang patut dipertanyakan," pungkas Bimantoro.
ACEH Kodam Iskandar Muda resmi meluluskan 636 prajurit muda dalam upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI Angkatan Dara
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (8/9/
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih periode
Pemerintahan
MEDAN Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus melakukan pemeriksaan terhadap pihakpihak terkait dugaa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan menjelang penutupan perdagangan hari ini, Senin (8/9/2025). Beri
Ekonomi
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Ratusan warga dari Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan aksi unjuk rasa dam
Nasional
BLITAR Pemerintah Kabupaten Blitar resmi meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional di Yayasan Sananul Huda, Ke
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sore ini, Senin (8/9/2025). Dalam pelantikan yang berlangs
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet kedua sejak dilantik. Lima posisi menteri di Kabinet Merah Putih digan
Pemerintahan