Nilap Uang Ganti Rugi Makam Tol Rp 526 Juta: Mantan Kadus Langkat Divonis 3 Tahun Bui
MEDAN Mantan Kepala Dusun (Kadus) IV di Kabupaten Langkat, Sugimin, divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana ganti rugi lahan maka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik standar ganda dalam penerapan hukum internasional saat berbicara dalam BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin malam (8/9/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Prabowo mengajak negara-negara berkembang untuk memperkuat solidaritas menghadapi ketimpangan global yang kian nyata.
Pertemuan yang digelar secara daring itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota dan mitra BRICS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025, serta perwakilan dari India dan Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengkritik keras pola relasi internasional yang dinilainya semakin timpang.
Ia menyebut hukum internasional sering diabaikan demi kepentingan negara-negara besar.
"Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional setiap hari diabaikan," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dominasi negara kuat atas tatanan global saat ini telah menyebabkan negara-negara kecil menjadi korban intimidasi ekonomi maupun politik.
Ia juga menyoroti penggunaan instrumen perdagangan dan keuangan sebagai senjata geopolitik.
"Di mana yang berkuasa adalah yang benar, negara kecil terintimidasi, perdagangan dan keuangan menjadi senjata. Kami menilai saat ini saatnya BRICS untuk terus berkembang," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya BRICS sebagai kekuatan global baru.
Ia memaparkan bahwa koalisi negara-negara BRICS saat ini mewakili lebih dari 55% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
"BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, populasi terbanyak, pasar terbesar, dan sumber daya alam paling kritis. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang," jelasnya.
MEDAN Mantan Kepala Dusun (Kadus) IV di Kabupaten Langkat, Sugimin, divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana ganti rugi lahan maka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyiapkan 1.820 personel gabungan TNIPolri dan unsur pemerintah daerah untuk mengamankan pelaksanaan Mudzakarah In
NASIONAL
KISARAN Sebanyak 9.273 data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengalami perubah
EKONOMI
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan akan menindak tegas Letkol Inf Arman yang diduga meny
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah m
PERISTIWA
TAPTENG Bayi perempuan berusia sekitar 3 bulan ditemukan dalam kondisi hidup di pinggir jalan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di tengah polemik persyaratan pendidikan yang kem
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan pernah berselisih dengan seorang kepala kejaksaan negeri (Kajari) saat
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 17 murid UPT SD Negeri 060870 Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makanan
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut sejumlah fraksi di DPR RI mulai
NASIONAL