Bobby Nasution Soroti Dampak Pencabutan Izin Hutan, Sebut 11 Ribu Pekerja Terancam dan Potensi Konflik
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Tuntutan tersebut menyoroti stagnasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta menyerukan reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan aparat penegak hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan memperkuat lembaga antirasuah tersebut.
"Secara detail nanti kami akan mempelajari poin-poin yang menjadi masukan dari teman-teman ICW. Kami memandang positif karena setiap saran tentu akan menjadi perbaikan bagi KPK, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Budi menegaskan, partisipasi publik tetap menjadi pondasi utama dalam pemberantasan korupsi, baik dalam hal penindakan, pencegahan, maupun pendidikan.
"Permasalahan korupsi banyak terjadi di daerah. Artinya, KPK butuh mata dan telinga masyarakat untuk secara langsung melihat permasalahan-permasalahan itu," tambahnya.
Sebelumnya, ICW bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK dengan membawa 11 tuntutan reformasi antikorupsi. Peneliti ICW, Egi Primayoga, menjelaskan bahwa tuntutan ini merupakan hasil refleksi atas kondisi stagnan pemberantasan korupsi yang turut mendorong gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
"Kami juga menyasar sistem politik, partai politik, dan aparat penegak hukum. Jadi, hal-hal itu yang kami sampaikan hari ini," ujar Egi.
Berikut 11 Tuntutan ICW Secara Lengkap:
Hapus sistem politik oligarkis dan hentikan dominasi elite bisnis super kaya.
Bersihkan KPK, Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan dari mafia hukum dan intervensi politik.
Revisi UU KPK untuk mengembalikan independensinya dan keluarkan polisi serta jaksa dari KPK.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
KARAWANG Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam m
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini diprakirakan didominasi hujan disertai petir di sejumlah daerah. Suhu udara berk
NASIONAL
MEDAN Cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini diprakirakan didominasi hujan ringan hingga hujan disertai petir di sejumla
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daer
NASIONAL
BANDUNG Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Suhu
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. S
NASIONAL
BALI Sejumlah wilayah di Provinsi Bali diprakirakan mengalami cuaca bervariasi pada hari ini, mulai dari berawan hingga hujan ringan. Su
NASIONAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL