Wamensesneg: Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri

GNB, yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama, menyampaikan tuntutan reformasi Polri secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam sebuah sesi dialog di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari tiga jam dan dihadiri beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan bahwa pembentukan komisi ini sudah menjadi bagian dari rencana strategis pemerintah untuk memperbaiki institusi kepolisian, memperkuat profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak mengomentari beredarnya tiga nama calon Kapolri baru di publik.

Mereka menilai wacana tersebut belum memiliki dasar resmi, terutama karena belum ada surat presiden (surpres) yang dikirim ke DPR terkait pergantian pucuk pimpinan Polri.

Pihak Istana Negara juga telah membantah adanya pengiriman surat pengajuan pengganti Kapolri.

Juri Ardiantoro mempertegas bahwa reformasi institusi tidak harus selalu dikaitkan dengan pergantian jabatan.

"Reformasi itu menyeluruh, bukan soal orang per orang. Ini soal sistem, budaya, dan pelayanan publik yang lebih baik," tandasnya.

Tidak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan: Belum Ada Surat ke DPR

Didukung Karier dan Keluarga, Komjen Suyudi Disebut Calon Terkuat Kapolri Baru?

Prabowo Diisukan Kirim Surpres Ganti Kapolri, Ini Kata Wakil Ketua DPR

Gelombang Demo Akhir Agustus 2025: Alarm Keadilan dan Jalan Baru Restorasi Bangsa

Prabowo Siapkan Tim Khusus Evaluasi dan Reformasi Polri

Permenperin 35/2025 Resmi Terbit, Menperin Agus Gumiwang Luncurkan Aturan Baru TKDN dan BMP untuk Dorong Industri Nasional