Surat Pernyataan Keracunan di Program Makan Gratis Brebes Viral, Kemenag Minta Evaluasi

BREBES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah justru menimbulkan kontroversi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebuah surat dari MTs Negeri 2 Brebes menjadi viral di media sosial karena memuat pernyataan yang dinilai tidak pantas: orang tua tidak boleh menuntut jika anak mengalami keracunan akibat makanan program MBG.

Surat berkop Kantor Kementerian Agama Brebes itu ditujukan kepada orang tua siswa, berisi pilihan untuk menyetujui atau menolak keikutsertaan anak mereka dalam program MBG. Namun, sorotan utama publik tertuju pada kalimat yang menyebut orang tua harus menerima risiko seperti gangguan pencernaan atau alergi akibat konsumsi makanan.

Baca Juga:

• Polres Jembrana Pastikan Menu Program MBG Polri Aman dan Bergizi

"Awalnya program ini niatnya baik, tetapi kok sampai ada kalimat seperti itu. Itu bikin resah," ujar Jenab Yuniarti, Wakil Kepala Sekolah sekaligus Humas MTs Negeri 2 Brebes, Rabu (17/9/2025).

Jenab menambahkan, surat tersebut sudah ditarik kembali pascaviral dan pihak sekolah menyesalkan kegaduhan yang terjadi. Ia memastikan, niat awal surat adalah pengumpulan izin partisipasi program, bukan untuk menghindari tanggung jawab.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Brebes, Mat Soleh, juga angkat bicara dan menyayangkan isi surat tersebut. Ia mengaku tidak ada koordinasi resmi dengan pihak madrasah terkait redaksi surat.

"Seharusnya sebelum diedarkan, ada pembahasan bersama agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat," ujarnya.

Selain isu keracunan, surat tersebut juga mencantumkan klausul penggantian wadah makan (ompreng) senilai Rp80.000 jika rusak. Banyak orang tua menganggap ini sebagai beban tambahan yang tidak adil, mengingat program ini seharusnya bersifat gratis dan meringankan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, pihak MTs Negeri 2 Brebes menegaskan tetap mendukung program MBG sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi siswa.

Mereka berharap polemik ini menjadi pembelajaran agar ke depan tidak terjadi miskomunikasi, terutama dalam hal administrasi dan sosialisasi kepada orang tua.

Kini, masyarakat berharap Kemenag Brebes dan pihak sekolah melakukan evaluasi terbuka dan menyusun ulang format surat atau pernyataan izin program dengan bahasa yang tepat, adil, dan tidak menimbulkan keresahan.

Program MBG sejatinya merupakan langkah positif pemerintah, namun pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab moral dan komunikasi publik yang cermat.*

(bs/j006)

Kontroversi Usulan Makan Siang Gratis: P2G Menegaskan Penolakan