Kemenkeu Belum Terima Surat Gugatan Tutut Soeharto, Anak Buah Purbaya Buka Suara

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara setelah mencuat kabar bahwa Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto, putri Presiden RI ke-2 Soeharto, mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 308/G/2025/PTUN.JKT dan tercatat diajukan pada Jumat, 12 September 2025.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengaku pihaknya belum menerima surat atau dokumen resmi terkait gugatan tersebut.

Baca Juga:

• Anak Presiden Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN Jakarta

"Sampai semalam kita cek, belum ada surat terkait hal tersebut ke Kemenkeu," ujar Deni saat dihubungi pada Kamis (18/9).

Sejumlah media melaporkan bahwa gugatan tersebut diduga berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Pencekalan tersebut disebut dilakukan dalam rangka pengurusan piutang negara.

Beleid itu disebutkan dikeluarkan pada 17 Juli 2025, saat jabatan Menteri Keuangan masih dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati, sebelum digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Meski demikian, Deni belum bisa mengonfirmasi apakah benar KMK tersebut menjadi objek gugatan.

"Kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut sampai surat gugatan diterima secara resmi oleh Kemenkeu," imbuh Deni.

melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, belum ada rincian lengkap mengenai materi gugatan. Namun, sistem mencatat bahwa:

Total biaya perkara di tingkat pertama tercatat sebesar Rp900 ribu

Pemeriksaan persiapan dijadwalkan digelar pada Selasa, 23 September 2025

CNNIndonesia.com juga menghubungi Ibnu Setyo Hastomo, kuasa hukum Tutut Soeharto. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan dari pihak kuasa hukum terkait duduk perkara gugatan dan keterkaitannya dengan KMK pencekalan tersebut.*

(cn/j006)