Presiden Prabowo Tunjuk Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketua Komite TPPU

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengubah susunan keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025.

Perubahan tersebut tertuang dalam Perpres yang diteken pada 25 Agustus 2025.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat perubahan signifikan pada Pasal 5 yang mengatur struktur keanggotaan komite.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

Ketua Komite TPPU kini dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Sedangkan posisi Wakil Ketua diemban oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Selain itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota sekaligus memimpin tim pelaksana komite tersebut.

Komite ini terdiri dari berbagai anggota lintas kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, serta pejabat tinggi dari kepolisian, kejaksaan, hingga badan intelijen dan penanggulangan narkotika dan terorisme.

Keberadaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sinergi antar lembaga untuk memberantas praktik pencucian uang yang merugikan perekonomian nasional.

Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

Purbaya Klaim Gugatan Tutut Dicabut: Beliau Kirim Salam

DPR Desak Kepolisian dan Kejaksaan Lindungi Saksi dan Korban: Kewajiban Bukan Permintaan!

Kurir Sabu 2 Kg Asal Bireun Dihukum 18 Tahun Penjara, Selamat dari Vonis Seumur Hidup

Sidang Kasus Pemerasan Kepsek di Nias: Brigadir Bayu Akui Serahkan Uang ke Kompol Ramli

MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Formil UU TNI, Empat Hakim Sampaikan Pendapat Berbeda