Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian

JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah resmi menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dan menyusun Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan memimpin langsung jalannya rapat.

Ia meminta persetujuan forum untuk memproses hasil evaluasi perubahan RUU dan penyusunan Prolegnas sesuai mekanisme perundang-undangan.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" ujar Bob Hasan.

Permintaan tersebut disambut persetujuan bulat dari seluruh peserta rapat.

Dalam Prolegnas Prioritas 2025, ditetapkan sebanyak 52 RUU yang terdiri dari:

7 RUU usulan DPR, antara lain:

- Revisi UU Kepolisian (UU Polri)

- RUU Perampasan Aset

- RUU Kawasan Industri

- RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

- RUU Pemerintahan Aceh

- RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- RUU Sistem Perbukuan

5 RUU usulan Pemerintah, yaitu:

- RUU Pelaksanaan Pidana Mati

- RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

- RUU Jaminan Benda Bergerak

- RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara

- RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Selain itu, terdapat 5 RUU Kumulatif Terbuka yang tetap menjadi bagian dari prioritas.

Sementara untuk Prolegnas Prioritas 2026, sebanyak 67 RUU ditetapkan, dengan rincian:

- 44 RUU lanjutan dari tahun 2025

- 17 RUU usulan baru dari DPR

- 5 RUU usulan baru dari pemerintah

- 1 RUU usulan DPD

- Ditambah 5 RUU dalam daftar kumulatif terbuka

Beberapa isu baru yang masuk dalam daftar tersebut antara lain RUU Transportasi Online, RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG, serta RUU Satu Data Indonesia yang menjadi bagian penting dalam transformasi digital nasional.

Dalam evaluasi Prolegnas ini, juga diputuskan penarikan satu RUU dari Prolegnas 2025–2029, yaitu RUU tentang Keadilan Restoratif.

Substansi dari RUU ini dinilai telah tercakup dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas.

Di sisi lain, 23 RUU baru diusulkan masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah 2025–2029, termasuk RUU Perampasan Aset yang sempat tertunda, serta RUU yang menyentuh sektor digital dan perlindungan kerja informal.*

(in/a008)

Tak Terima Dipanggil Polisi, Eks DPRD Pesawaran Aniaya Wartawan di Rumahnya

DPR Minta Angga Raka Mundur dari Wamen Komdigi Usai Jabat Kepala BKP

Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

DPR Desak Kepolisian dan Kejaksaan Lindungi Saksi dan Korban: Kewajiban Bukan Permintaan!

Puan Maharani Disorot Tak Hormat Saat Lagu Kebangsaan di Putar,Netizen Sindir: 'Udah Kayak yang Punya Negara'

DPR Soroti Tantangan Menkopolkam Baru: Dari Demokrasi Cacat hingga Sengketa Blok Ambalat