DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 20
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 20
Hukum dan Kriminal
OlehWerdha CandratrilaksitaKORUPTOR di negeri ini agaknya tidak mudah kehilangan selera humor. Ketika ditangkap, ia mungkin berhenti tersen
Opini
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset hingga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Satu Data Indonesia yang masuk dalam Program Legislasi Nasional
Politik
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan UndangUndang (RUU
Nasional
JAKARTA Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay menilai pembahasan Rancangan UndangU
Nasional
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan revisi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan member
Nasional
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menegaskan belum ada rencana membahas revisi UndangUndang Pemilihan K
Nasional
JAKARTA, DPR RI resmi menyepakati perubahan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang kini berisi 64 RUU. Kesepa
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan untuk mengkaji Rancangan UndangUndang (RUU) Penyadapan yang masuk dalam
Hukum dan Kriminal