Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menegaskan belum ada rencana membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Penegasan ini disampaikan untuk merespons wacana di masyarakat terkait kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan revisi UU Pilkada belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun ini.Baca Juga:
Hal itu disampaikan usai pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
"Kami sepakat bahwa di dalam Prolegnas tahun ini tidak ada agenda pembahasan UU Pilkada," kata Dasco. Ia menambahkan, hingga saat ini DPR tidak memiliki rencana membahas perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk wacana pemilihan oleh DPRD.
Menurut Dasco, isu yang berkembang di ruang publik tidak mencerminkan agenda resmi DPR.
Ia menegaskan, pertemuan dengan pemerintah tersebut juga membahas isu Undang-Undang Pemilu, namun tidak mencakup revisi UU Pilkada.
Dengan pernyataan ini, DPR dan pemerintah memastikan tidak ada langkah legislasi dalam waktu dekat terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah.*
(d/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL