JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau akrab disapa Cepy, menegaskan pentingnya reformasihukum dan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kombatan yang diperingati hari ini.
Dalam keterangan persnya, Budi menyoroti sejumlah isu krusial yang harus menjadi prioritas pemerintah, seperti penegakan hukum yang bersih, reformasi kepolisian dan kejaksaan, pendidikan serta kesehatan gratis, perlindungan buruh, serta dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)."Kepolisian sebagai garda depan penegakan hukum masih kerap mendapat kritik akibat penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar kepercayaan publik dapat pulih," ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa Presiden sebagai kepala negara wajib menunjukkan komitmen politik nyata untuk mendukung reformasi kepolisian dengan mekanisme pengawasan pluralis agar kekuasaan hukum tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja.Selain itu, Budi menyoroti reformasi kejaksaan yang perlu mengedepankan keadilan restoratif. "Jaksa harus diberi ruang menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan sekadar menghukum," katanya.
Dalam hal pemberantasan korupsi, Budi menegaskan perlunya mengembalikan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan proses rekrutmen independen dan seleksi komisioner bebas intervensi politik. "KPK harus menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif, bukan sekadar simbol," tegasnya.
Budi juga menegaskan strategi memiskinkan koruptor dengan menyita aset hasil korupsi untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat.