Pesan Ketua Umum Kombatan di HUT ke-8: Hukum Bersih, Korupsi Diberantas, Rakyat Sejahtera

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau akrab disapa Cepy, menegaskan pentingnya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama bangsa dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kombatan yang diperingati hari ini.

Dalam keterangan persnya, Budi menyoroti sejumlah isu krusial yang harus menjadi prioritas pemerintah, seperti penegakan hukum yang bersih, reformasi kepolisian dan kejaksaan, pendidikan serta kesehatan gratis, perlindungan buruh, serta dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kepolisian sebagai garda depan penegakan hukum masih kerap mendapat kritik akibat penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar kepercayaan publik dapat pulih," ujar Budi.

Baca Juga:

• Bappenda Batu Bara Siapkan Razia Kendaraan Bermotor, Bahas Opsen PKB dan Mutasi Kendaraan

Ia menambahkan bahwa Presiden sebagai kepala negara wajib menunjukkan komitmen politik nyata untuk mendukung reformasi kepolisian dengan mekanisme pengawasan pluralis agar kekuasaan hukum tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja.

Selain itu, Budi menyoroti reformasi kejaksaan yang perlu mengedepankan keadilan restoratif. "Jaksa harus diberi ruang menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan sekadar menghukum," katanya.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Budi menegaskan perlunya mengembalikan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan proses rekrutmen independen dan seleksi komisioner bebas intervensi politik.

"KPK harus menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif, bukan sekadar simbol," tegasnya.

Budi juga menegaskan strategi memiskinkan koruptor dengan menyita aset hasil korupsi untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sektor sosial, Kombatan mendesak pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Tidak boleh ada anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Pelayanan kesehatan harus bisa diakses tanpa diskriminasi," ujarnya.

Selain itu, Budi menegaskan pentingnya perlindungan pekerja dengan upah layak dan jaminan sosial yang manusiawi, serta dukungan kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

"Tolong berikan akses modal, pelatihan, dan perlindungan hukum kepada UMKM agar mampu bersaing dengan korporasi besar. Ekonomi kreatif juga harus difasilitasi karena menyimpan potensi besar bagi masa depan anak bangsa," katanya.

Budi juga mengingatkan pentingnya sistem perpajakan yang adil dan progresif, dimana kelompok kaya membayar pajak lebih besar, sementara rakyat kecil tidak dibebani kewajiban berlebihan.

Mengakhiri sambutannya, Budi menegaskan bahwa Kombatan akan terus menjadi rumah perjuangan rakyat dalam memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia.

"HUT ke-8 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kami akan konsisten mendukung agenda reformasi hukum, antikorupsi, pendidikan dan kesehatan gratis, pekerjaan layak, perlindungan UMKM, serta pajak yang adil demi kesejahteraan rakyat Indonesia," tutupnya.*

Bappenda Batu Bara Siapkan Razia Kendaraan Bermotor, Bahas Opsen PKB dan Mutasi Kendaraan

Karang Taruna Batu Bara Resmi Kelola Pelabuhan Ujung Bom, Dorong UMKM Lokal Lebih Berdaya

Ratusan Anak Keracunan Program MBG, KPAI: Hentikan Sementara, Perbaiki Sistem Pengawasan

Mahfud MD Masuk Radar Komite Reformasi Polri, Pemerintah Masih Susun Struktur Kepengurusan

DPD LIRA Tabagsel Desak KPK Fokus Telusuri Aset Tersangka OTT Proyek Jalan Rp231 Miliar

Peringati HUT ke-80, TNI Gelar Bakti Kesehatan untuk Korban Banjir di Bali