3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
Baca Juga:Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah pengurus Klenteng Gek Ong Long Kong, di antaranya Suhu Tjen Kuang atau yang akrab disapa Alex, Ketua Toh Mimi, Wakil Ketua Anto-Henny, Bendahara Yuni, Wakil Bendahara Toh Nana, serta Penasehat AKBP Dr. Parulian Samosir, SH, MH, Edie Janto, dan Hendra Sujono.Alex menjelaskan, pada tahun ini sembako yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan.
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
NASIONAL