Razia Truk Plat Aceh, DPR RI: Bobby Nasution Picu Konflik Horizontal Antar Daerah

MEDAN — Kebijakan kontroversial Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan nasional. Kali ini, langkahnya menghentikan dan merazia langsung truk-truk berpelat Aceh (BL) di wilayah Kabupaten Langkat, Sumut, memicu kemarahan publik—khususnya di Provinsi Aceh.

Video aksi Bobby yang viral di media sosial pada Minggu, 28 September 2025, memperlihatkan sang gubernur turun langsung ke jalan dan menghentikan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor BL. Dalihnya: penertiban distribusi logistik lintas wilayah. Namun, alih-alih diapresiasi, aksi itu justru memantik amarah dan tudingan diskriminatif.

Tak butuh waktu lama, kritik deras pun mengalir. Salah satu yang paling vokal adalah anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil. Dalam pernyataan tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025), Nasir menyebut tindakan Bobby bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antar daerah.

Baca Juga:

• Raih Kemenangan Perdana di Championship Liga 2, Bobby Nasution Apresiasi Daya Juang PSMS

"Ini kebijakan blunder. Gubernur Sumut jangan buat blunder lagi. Malu!" tegas Nasir dengan nada tinggi.

"STNK Itu Produk Nasional, Bukan Daerah!"

Nasir mempertanyakan legalitas razia yang dilakukan langsung oleh Bobby Nasution. Apalagi menyasar kendaraan dari provinsi lain yang memiliki dokumen resmi. Ia menegaskan, selama STNK kendaraan masih berlaku dan sah, maka truk berpelat Aceh berhak melintas di seluruh wilayah Indonesia.

"Tanya Gubernur Sumut, STNK itu produk hukum nasional atau daerah? Apa dia masih akui Merah Putih sebagai bendera negara? Jangan bikin kebijakan yang mengingkari dasar negara!" sindir Nasir tajam.

Menurut politisi asal Aceh itu, tindakan Gubernur Sumut merupakan bentuk diskriminasi yang inkonstitusional, serta merusak prinsip kesatuan negara.

Masih Panas Isu Pulau, Kini Tambah Masalah Truk

Nasir juga mengingatkan bahwa hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara belum sepenuhnya pulih pasca konflik tapal batas yang melibatkan empat pulau yang diklaim kedua provinsi. Situasi yang masih rawan itu, menurutnya, kini diperkeruh lagi dengan insiden razia truk ini.

"Belum selesai soal pulau, sekarang bikin ulah soal kendaraan. Ini bisa jadi bara api. Bahaya kalau rakyat kecil atau pengusaha saling bentrok," katanya mengingatkan.

Desak Polisi Ambil Langkah Hukum

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi hukum dan keamanan, Nasir mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Ia bahkan menyebut Polda Sumut harus siap mengambil tindakan hukum terhadap Gubernur Bobby Nasution bila ia tetap bersikeras melanjutkan kebijakan tersebut.

"Kalau Bobby ngotot, saya minta Polda Sumut amankan dia. Ini sudah mengancam ketertiban umum dan bisa memicu konflik sosial. Jangan main api dengan rakyat," tegasnya.

Peringatan Keras: Kepala Daerah Jangan Jadi Pemantik Konflik

Nasir menutup pernyataannya dengan mengingatkan peran strategis kepala daerah sebagai perekat bangsa, bukan pemecah harmoni antar wilayah. Menurutnya, tindakan Bobby Nasution justru mencerminkan kepemimpinan yang sempit dan berpotensi mengadu domba masyarakat.

"Gubernur seharusnya menjaga harmoni, bukan menciptakan sekat. Kalau sampai konflik sosial meledak, Bobby harus bertanggung jawab penuh!" pungkasnya.*

dnc*

PDIP Pecat Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution: Ini Isi Keputusan Pemecatannya

Sahabat Bobby Nasution Bagikan Tumbler kepada Ibu-Ibu Pengajian dalam Acara Maulid Nabi di Batu Bara

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting