Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dari sekitar 80 juta pelajar, hanya 1 persen (800 ribu siswa) yang tidak pernah makan dan 4 persen (3,5 juta siswa) yang mengalami kekurangan asupan makanan.
Dari perhitungan kasar AEI, jika setiap siswa diberikan bantuan makan bergizi senilai Rp10.000 per hari selama 20 hari dalam sebulan, total anggaran maksimal yang dibutuhkan hanya sekitar Rp8 triliun per tahun.
Sementara itu, dalam dokumen APBN 2026, alokasi anggaran untuk program MBG disebut mencapai Rp335 triliun, menimbulkan kekhawatiran akan potensi crowding out terhadap belanja penting lainnya.
AEI mengusulkan agar pelaksanaan program MBG diarahkan lebih targeted (tepat sasaran), dan mengusulkan tiga langkah strategis sebagai prasyarat pelaksanaan nasional: - Uji coba terbatas (piloting) di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi, terutama daerah berpenghasilan rendah. - Pelibatan pemangku kepentingan, seperti orang tua murid, guru, dan masyarakat sekolah. - Evaluasi dan audit berkala dengan prosedur operasional yang jelas dan akuntabel.
"Jangan sampai ada korban lagi. Nyawa ini adalah masa depan bangsa. Kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap anak yang menjadi korban," tegas Lili.
Meskipun menolak usulan penghentian sementara, pemerintah menyatakan tetap terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan implementasi program MBG di lapangan.*