Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan, meski sempat mendapat kritik dan desakan penghentian dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI).
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menerima perwakilan AEI dalam pertemuan di Jakarta, Senin (29/9/2025).
"Terkait MBG, tidak, tidak, tidak. Kita lanjutkan," kata Airlangga kepada awak media, menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.Baca Juga:
Airlangga menjelaskan, program MBG telah dibahas secara teknis dalam rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, Presiden Prabowo sudah memberikan arahan detail terkait pelaksanaan program ini.
"Kemarin Pak Presiden sudah merapatkan dan Menko Pangan juga sudah menjelaskan kepada media," tambah Airlangga.
Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) secara terbuka menyampaikan permintaan agar program MBG dihentikan sementara waktu.
Mereka menilai pelaksanaan program ini belum tepat secara sasaran, prosedur, dan alokasi anggaran.
Perwakilan AEI, Lili Yan Ing, menyebut bahwa alokasi anggaran MBG tidak proporsional, terutama di tengah kondisi fiskal nasional yang ketat.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi saat program dijalankan di beberapa daerah.
"Kami menyampaikan kekecewaan karena menurut kami alokasi MBG itu tidak proporsional," kata Lili kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian.
AEI juga menilai, meskipun niat program MBG baik untuk mengatasi triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro, pemerintah tetap harus menyusun kebijakan berbasis data dan bukti, dengan mempertimbangkan keragaman lokal.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL