Prabowo Kejar Target 3 Juta Rumah untuk Rakyat: "Kalau Tak Sampai, Kita Akan Jatuh di Antara Bintang-Bintang"

BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9), Presiden menyebut sektor perumahan tak hanya memenuhi hak dasar warga negara, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional.

"Perumahan adalah sangat penting. Selain memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, sektor ini juga selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Prabowo dalam keterangannya.

Baca Juga:

• Prabowo Siapkan Standar Baru untuk Keamanan Dapur MBG: Tukang Masak Harus Terlatih!

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah untuk MBR dalam periode pemerintahannya.

Target ini, menurutnya, harus dikejar dengan semangat dan visi besar.

"Kami kasih target tinggi, 3 juta rumah. Target itu memang harus dikejar. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau pun tidak sampai, kau akan jatuh di antara bintang-bintang," ujar Prabowo mengutip Bung Karno.

Presiden juga memaparkan delapan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat akses perumahan rakyat dan meringankan beban masyarakat.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, mengurangi biaya, dan memperluas jangkauan kepemilikan rumah, khususnya bagi MBR.

1. Bebas BPHTB untuk Rumah Pertama
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dibebaskan untuk pembelian rumah pertama oleh MBR.

2. Gratis IMB (PBG) untuk Rumah Subsidi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan IMB digratiskan, dan proses perizinan dipangkas dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.

3. PPN Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar akan ditanggung pemerintah, sehingga harga jual rumah bisa lebih terjangkau.

4. Kebijakan Moneter Mendukung Pembiayaan
Bank Indonesia diminta menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4% untuk memperkuat likuiditas perbankan, khususnya bagi sektor pembiayaan perumahan.

5. Kenaikan Kuota FLPP
Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun.

6. Perluasan Kredit dan Skema Pembiayaan
Pemerintah membuka jalur kredit yang lebih luwes, melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Danantara untuk memperluas akses pembiayaan.

7. Bank Swasta Dilibatkan dalam Penyaluran FLPP
Tidak hanya bank Himbara, kini bank swasta juga diperbolehkan menyalurkan FLPP, demi percepatan akses di berbagai wilayah.

8. FLPP untuk Pekerja Informal
Segmen pekerja informal seperti asisten rumah tangga, buruh pabrik, guru honorer, dan lainnya kini juga bisa mengakses FLPP.

Pemerintah juga mengajak sektor swasta untuk mendukung program perumahan swadaya (BSPS), yang ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

Langkah ini diharapkan dapat menekan backlog perumahan yang masih tinggi dan mendorong pembangunan rumah secara masif.

"Saya yakin tahun depan akan lebih banyak lagi rumah yang bisa kita bangun. Perumahan kita amankan, pangan kita amankan, energi kita amankan. Semua untuk rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Dengan berbagai terobosan tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pembangunan rumah bukan sekadar program infrastruktur, tetapi bagian dari agenda besar pemerataan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.*

(vo/a008)

Prabowo Siapkan Standar Baru untuk Keamanan Dapur MBG: Tukang Masak Harus Terlatih!

Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk: 79 Orang Jadi Korban, 1 Meninggal Dunia

Prabowo: Aset Negara Melimpah Tapi Banyak Disembunyikan oleh Birokrat

713 Ekonom Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis

MK Putuskan Tapera Tidak Lagi Wajib, Pemerintah Diberi Waktu Dua Tahun Lakukan Penataan Ulang

Usai Bertemu Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Sarankan Prabowo Terapkan Hukum Islam di Indonesia