Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Hal ini menyusul adanya klaim dari kubu Agus Suparmanto yang juga mengaku sebagai Ketua Umum hasil Muktamar X.
Supratman mengaku tidak mengetahui bahwa kubu Agus telah mendaftarkan struktur kepengurusannya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). "Saya belum tahu karena saya tidak pernah bertemu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ia menegaskan bahwa dirinya sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan PPP di bawah Mardiono. "Intinya SK Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," jelasnya.Baca Juga:
Menurut Supratman, pendaftaran kepengurusan PPP kubu Mardiono telah diterima Ditjen AHU pada 30 September 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP masih sama dengan hasil Muktamar IX di Makassar, sehingga tidak ada hambatan dalam proses pengesahan.
"Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa proses pengambilan SK selanjutnya diserahkan kepada jajaran Kemenkumham.
Sebelumnya, PPP terbelah menjadi dua kubu usai Muktamar X. Kubu pertama dipimpin Muhammad Mardiono, sementara kubu lainnya dipimpin Agus Suparmanto yang mendapat dukungan dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Muhammad Romahurmuziy (Gus Romy). Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan sah dan telah mendaftarkan struktur ke Ditjen AHU.
Dengan disahkannya SK untuk kubu Mardiono, maka pemerintah menegaskan keabsahan kepemimpinan PPP berada di bawah kendali Muhammad Mardiono.*
(km/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL