DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yakni karena ditemukan banyak penyelewengan. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pemerintah daerah tidak selalu dimanfaatkan dengan tepat.
"Alasan pemotongan (TKD) itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai dipakai dengan betul," kata Purbaya saat kunjungan kerja di Gedung Keuangan Negara (GKN), Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Meski terjadi pengurangan TKD, Purbaya menegaskan alokasi anggaran untuk program-program pembangunan di daerah justru meningkat signifikan. "Jadi, kan TKD kan turun Rp200 miliar ya, tetapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi, kami ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif," jelasnya.Baca Juga:
Purbaya menambahkan, pemerintah juga menambah Rp43 triliun pada pos transfer ke daerah dalam APBN 2026. Apabila kondisi ekonomi tahun depan membaik, penyaluran anggaran ke daerah berpotensi kembali ditingkatkan.
"Ekonomi di daerah sebetulnya uangnya enggak berkurang malah ditambah secara net ya, tetapi kan biasa daerah kan pemda pengen jalanin sendiri. Jadi, mereka mesti belajar juga perbaiki cara mereka menyerap anggaran," ujar Purbaya.
Kebijakan ini bertujuan agar dana pemerintah daerah terserap lebih efektif melalui program yang terukur, sehingga belanja daerah lebih efisien dan tepat sasaran.*
(j006)
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL