Zulkifli Hasan Gelar Rapat Bahas Transformasi Kelembagaan Bulog

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan akan menggelar rapat pada Jumat (29/11) untuk membahas transformasi kelembagaan Perum Bulog. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (28/11).

“Bulog besok rapat,” ujar Zulhas saat ditanya mengenai jadwal pembahasan terkait wacana perubahan status Bulog menjadi lembaga otonom di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Wacana transformasi kelembagaan Bulog pertama kali diungkapkan oleh Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (5/11). Wahyu menyebutkan bahwa perubahan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bahkan sejak Prabowo masih berstatus sebagai presiden terpilih.

“Bulog nantinya tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan langsung di bawah presiden,” kata Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa transformasi ini bertujuan mengembalikan fungsi Bulog seperti 52 tahun lalu, yakni sebagai lembaga strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan Bulog tidak akan menghilangkan fungsi utamanya sebagai offtaker hasil pertanian, khususnya beras lokal.

“Walaupun di bawah presiden, tugas Bulog tetap menjadi offtaker karena itu memang tugas utamanya,” jelas Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (26/11).

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Bulog dalam menjalankan tugasnya, terutama di sektor pengelolaan cadangan pangan strategis. Dengan status sebagai lembaga di bawah presiden, Bulog diharapkan memiliki kemandirian lebih besar dalam mengambil kebijakan dan merespons tantangan pangan nasional.

Namun, detail implementasi perubahan kelembagaan ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang digelar pada Jumat, 29 November 2024. Rapat tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan langkah strategis ini berjalan sesuai harapan.

(N/014)