Sidang Vonis Hari Ini, Nasib Nurhadi Ditentukan Majelis Hakim Tipikor
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, tidak ada program besar berskala nasional yang berjalan tanpa hambatan, terlebih MBG dijalankan setiap hari di seluruh wilayah Indonesia.
"Semua program ada masalahnya, benar enggak? Kita bikin hajatan saja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanan enggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari," ujar Habiburokhman dalam Rapat Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025).Baca Juga:
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan MBG sebaiknya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
Ia mengibaratkan penyelenggaraan MBG layaknya hajatan pernikahan yang rumit, namun tetap harus dilaksanakan karena memiliki tujuan mulia.
"Kalau mau nikah itu pasti pusing, resepsi itu seumur hidup sekali ada saja masalah. Apalagi ini setiap hari bikin hajatan yang kayak begini," tambahnya.
Habiburokhman menyatakan, dirinya secara langsung menerima laporan dari masyarakat di daerah pemilihannya, Jakarta Timur, mengenai manfaat nyata dari program MBG.
Ia mengklaim warga, khususnya para ibu, sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
"Bukan by theory saya ngomong, ini dinyatakan langsung oleh mak-mak yang saya temui. Mereka bilang manfaat MBG luar biasa dalam pemenuhan gizi anak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut belum pernah menerima keluhan yang menolak keberadaan program MBG.
Sebaliknya, mayoritas warga yang ia temui justru berharap program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
"Selama masa reses, saya keliling tiap malam. Soal MBG, sebagian besar masyarakat justru bertanya, 'Pak, ini dilanjutkan enggak?' Saya belum pernah menemui satu pun yang menolak program ini," ujarnya.
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN
SEOUL Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) disambut dengan penuh ant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang koordinator juru parkir (jukir) di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menjadi korban pengeroyokan oleh sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Apri
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terhadap dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji
HUKUM DAN KRIMINAL