Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, tidak ada program besar berskala nasional yang berjalan tanpa hambatan, terlebih MBG dijalankan setiap hari di seluruh wilayah Indonesia.
"Semua program ada masalahnya, benar enggak? Kita bikin hajatan saja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanan enggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari," ujar Habiburokhman dalam Rapat Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025).Baca Juga:
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan MBG sebaiknya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
Ia mengibaratkan penyelenggaraan MBG layaknya hajatan pernikahan yang rumit, namun tetap harus dilaksanakan karena memiliki tujuan mulia.
"Kalau mau nikah itu pasti pusing, resepsi itu seumur hidup sekali ada saja masalah. Apalagi ini setiap hari bikin hajatan yang kayak begini," tambahnya.
Habiburokhman menyatakan, dirinya secara langsung menerima laporan dari masyarakat di daerah pemilihannya, Jakarta Timur, mengenai manfaat nyata dari program MBG.
Ia mengklaim warga, khususnya para ibu, sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
"Bukan by theory saya ngomong, ini dinyatakan langsung oleh mak-mak yang saya temui. Mereka bilang manfaat MBG luar biasa dalam pemenuhan gizi anak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut belum pernah menerima keluhan yang menolak keberadaan program MBG.
Sebaliknya, mayoritas warga yang ia temui justru berharap program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
"Selama masa reses, saya keliling tiap malam. Soal MBG, sebagian besar masyarakat justru bertanya, 'Pak, ini dilanjutkan enggak?' Saya belum pernah menemui satu pun yang menolak program ini," ujarnya.
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL