JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan pribadi yang meminta agar renovasi Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesan tersebut diterimanya tak lama setelah ia menyatakan akan meninjau proposal bantuan untuk ponpes yang bangunannya ambruk pada 29 September 2025 lalu.
"Waktu itu saya sudah ngomong begitu 'saya akan lihat', sudah ada yang WhatsApp ke saya 'jangan, nanti yang lain iri'," kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (15/10).Baca Juga:
Meski tidak menyebut siapa pengirim pesan itu, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima proposal resmi terkait pengajuan anggaran renovasi ponpes tersebut.
"Saya enggak tahu bagaimana yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan buat keputusan," ujarnya.
Pernyataan Menkeu ini menanggapi usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang sebelumnya mendorong agar renovasi Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
Menurut Cak Imin, dukungan pemerintah sangat penting agar para santri yang jumlahnya hampir 2.000 orang tetap bisa belajar dalam kondisi yang aman dan layak.
"Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Di tenda? Pemerintah mau diam saja?" tegas Cak Imin di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia juga menyayangkan adanya penolakan atau kritik terhadap rencana penggunaan APBN untuk renovasi pesantren.
"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda?" ucap Ketua Umum PKB itu.
Cak Imin menegaskan, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak pendidikan para santri, yang juga merupakan bagian dari anak-anak bangsa.
Menkeu Purbaya sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu proposal atau dokumen resmi dari pihak terkait sebelum membuat keputusan soal alokasi anggaran.
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menggelar pertemuan rutin bersama para Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung langkah Keysa Dwi Tantri, siswi SMA Negeri 1 Sei Suka, Kabu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana penuh haru dan kekeluargaan mewarnai acara perpisahan purna tugas Bapak H. Mansyur, staf Pemerintah Kecamatan Tanjung
PEMERINTAHAN
MEDAN Praktisi hukum asal Medan, Dr. Hasrul Benny Harahap, SH, MHum, menyoroti persoalan pemanggilan advokat oleh aparat penegak hukum (
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat upaya pemutakhiran data wilayah y
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, turut tampil dalam rang
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro membuka Rembuk Stunting Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) agar tidak menjadik
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah daerah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan memperluas ke
EKONOMI
BATAM Batam berpeluang naik kelas menjadi salah satu pusat investasi dan teknologi di Indonesia. Kota yang sejak lama dikembangkan sebag
EKONOMI
