JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat terus dipertahankan setidaknya hingga satu dekade ke depan.
Ia menilai program ini tak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas.
"Menurut saya, MBG harus dipelihara terus. Mungkin paling tidak 10 tahun. Setelah itu, kita evaluasi, mau kita bagaimanakan," kata Luhut dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Luhut menyebut program MBG menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah. Perputaran uang menjadi lebih merata dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
"MBG menciptakan keseimbangan ekonomi, equality. Ini perlu dijaga," jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar pelaksanaan program dijalankan dengan efisien, menyerap anggaran secara optimal, dan membangun ekosistem pendukung yang kuat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun dalam Rancangan APBN 2026 untuk program MBG.
Angka tersebut melonjak drastis sebesar 371,8% dibanding alokasi pada 2025 yang hanya Rp71 triliun.
Dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, Badan Gizi Nasional (BGN) diproyeksikan menyalurkan anggaran hingga Rp1,2 triliun setiap hari tahun depan.
"APBN 2026 didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga yang inklusif," ujar Luhut.
Meski demikian, pada 2025, BGN mengembalikan dana Rp70 triliun kepada pemerintah karena dinilai tidak akan terserap maksimal hingga akhir tahun.
Dari total anggaran Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun, hanya Rp99 triliun yang berhasil terserap.
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di selu
Peristiwa
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo batal bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada sistem transportasi publik di dunia yang s
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anode logam antara PT Aneka Tamba
Hukum dan Kriminal
MALANG Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa dan masyara
Nasional
MEDAN Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, dan abangnya, Iskandar Peranginangin, dituntut masingmasing 5 tahun penjara
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong pertumbuhan ekonomi biru dengan mengembangkan kawasan unggula
Pertanian Agribisnis
SERDANG BEDAGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, secara resmi melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Pemerintahan
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Heliyanto, mengakui menerima kom
Hukum dan Kriminal
