JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat terus dipertahankan setidaknya hingga satu dekade ke depan.
Ia menilai program ini tak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas.
"Menurut saya, MBG harus dipelihara terus. Mungkin paling tidak 10 tahun. Setelah itu, kita evaluasi, mau kita bagaimanakan," kata Luhut dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Luhut menyebut program MBG menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah. Perputaran uang menjadi lebih merata dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
"MBG menciptakan keseimbangan ekonomi, equality. Ini perlu dijaga," jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar pelaksanaan program dijalankan dengan efisien, menyerap anggaran secara optimal, dan membangun ekosistem pendukung yang kuat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun dalam Rancangan APBN 2026 untuk program MBG.
Angka tersebut melonjak drastis sebesar 371,8% dibanding alokasi pada 2025 yang hanya Rp71 triliun.
Dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, Badan Gizi Nasional (BGN) diproyeksikan menyalurkan anggaran hingga Rp1,2 triliun setiap hari tahun depan.
"APBN 2026 didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga yang inklusif," ujar Luhut.
Meski demikian, pada 2025, BGN mengembalikan dana Rp70 triliun kepada pemerintah karena dinilai tidak akan terserap maksimal hingga akhir tahun.
Dari total anggaran Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun, hanya Rp99 triliun yang berhasil terserap.
Luhut mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, namun ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan.
"Pelaksanaannya di sana-sini ada yang kurang, ya kita perbaiki. Mereka harus belanja dengan benar dan bangun ekosistem di dalam program itu," tegasnya.
Di sisi lain, program MBG juga menghadapi tantangan serius. Laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan, sejak awal pelaksanaan hingga 28 Agustus 2025, terdapat 4.000 kasus keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat program.
Presiden Prabowo Subianto pun angkat suara, menegaskan bahwa ke depan standar pelaksanaan MBG harus mengedepankan prinsip zero incident, tidak boleh ada satu pun kasus keracunan makanan.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai inovasi sosial dengan potensi besar dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, realisasi anggaran yang belum optimal dan masalah keamanan pangan menjadi pekerjaan rumah pemerintah jika ingin mempertahankan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.*
(bi/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
