Tanggapi Polemik TV Nasional dan Pesantren, Haedar Nashir: Media Harus Kritis, Tapi Beretika

MALANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa dan masyarakat digital, untuk bijak menyikapi dinamika kehidupan sosial, khususnya yang menyentuh aspek keagamaan.

Hal ini disampaikannya menanggapi polemik yang melibatkan salah satu stasiun televisi nasional dan pondok pesantren yang tengah ramai dibicarakan publik.

Haedar menilai, polemik tersebut seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi, meningkatkan kualitas moral, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam menyampaikan informasi maupun kritik.

Baca Juga:

• Trans7 Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Ujaran Kebencian Terkait Tayangan Pesantren

"Kebebasan berekspresi itu penting, tapi tetap ada batasnya, yakni batas moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Jangan sampai kebebasan ini justru menciptakan keresahan dan perpecahan," ujar Haedar saat ditemui usai membuka Rakornas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (16/10/2025).

Haedar menekankan pentingnya menempatkan para kyai dan pesantren sebagai bagian dari pilar kebangsaan yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan umat, menjaga moralitas, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap institusi agama tidak berarti menutup ruang kritik.

Kritik tetap diperlukan selama disampaikan dalam koridor santun, objektif, dan membangun.

"Media harus tetap kritis, tapi beretika. Hormati pesantren sebagai lembaga pendidikan dan moral. Kritik tidak dilarang, asal tidak melecehkan atau menyudutkan secara sepihak," jelasnya.

Lebih lanjut, Haedar juga mengingatkan agar media sosial tidak menjadi tempat penyulut emosi publik.

Ia meminta warganet untuk tidak menyebar komentar provokatif yang justru memperluas konflik.

"Media sosial juga harus cooling down. Jangan sampai istilahnya, kolamnya keruh tapi ikannya tidak dapat. Masalah kebangsaan harus diselesaikan secara dewasa, bukan dengan emosi dan caci maki," tegas Haedar.

Menurutnya, menjaga keteduhan di ruang publik menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah atau tokoh agama, tapi juga masyarakat umum dan para pelaku industri media digital.

Haedar juga mengajak lembaga-lembaga kemasyarakatan, khususnya organisasi keagamaan, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik, agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

"Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan harus terus meningkatkan kualitas agar memperoleh kepercayaan di masyarakat, sehingga bisa memberi sumbangan terbaik bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Rakornas PTMA yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang kali ini mengangkat isu-isu strategis pendidikan tinggi berbasis nilai Islam Berkemajuan, sekaligus menjadi forum penguatan peran kampus Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan global dan sosial masyarakat Indonesia saat ini.*

(a008)

Trans7 Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Ujaran Kebencian Terkait Tayangan Pesantren

Siap Diperiksa, DJ Panda Hormati Proses Hukum Terkait Laporan Erika Carlina

Cak Imin Pertanyakan Kritik DPR soal APBN untuk Ponpes Al Khoziny: Apa Solusi Anda?

Cak Imin: 80 Persen Santri Berasal dari Keluarga Miskin, Pemerintah Siap Perkuat Ekonomi Pesantren

Lewat BNIdirect Cash, BNI Dorong Tata Kelola Keuangan BPJS Lebih Transparan

STIKes Muhammadiyah Resmi Berubah Jadi UAD Aceh, Ketua PWM Aceh: Bukti Komitmen Cerdaskan Anak Bangsa