Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara pasca tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah tidak hanya menangani dampak musibah, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa.
"Presiden menegaskan agar pemerintah hadir menangani dan membuat perencanaan ke depan supaya peristiwa tragis itu tidak terulang kembali," ujar Cak Imin dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antar kementerian di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).Baca Juga:
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren.
Cak Imin menjelaskan, mayoritas santri yang menempuh pendidikan di pesantren berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga pesantren perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencatat, 80 persen santri berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 2 karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah, bahkan gratis," katanya.
Meski dikenal mandiri, lanjutnya, pesantren kerap menghadapi keterbatasan fasilitas dan jarang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, prinsip kemandirian tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan santri.
"Pesantren memiliki keunikan karena tumbuh secara swadaya. Tapi kemandirian itu tidak boleh meniadakan keselamatan anak-anak kita," tegasnya.
Cak Imin menambahkan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar dilakukan audit, pengawasan, dan renovasi terhadap bangunan pesantren yang dinilai rawan roboh, longsor, maupun bahaya lainnya.
"Pemerintah akan mendorong agar pesantren-pesantren yang berisiko mendapatkan perhatian dan pendampingan agar proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman," pungkasnya.*
(vo/mt)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA