Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara pasca tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah tidak hanya menangani dampak musibah, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa.
"Presiden menegaskan agar pemerintah hadir menangani dan membuat perencanaan ke depan supaya peristiwa tragis itu tidak terulang kembali," ujar Cak Imin dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antar kementerian di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).Baca Juga:
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren.
Cak Imin menjelaskan, mayoritas santri yang menempuh pendidikan di pesantren berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga pesantren perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencatat, 80 persen santri berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 2 karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah, bahkan gratis," katanya.
Meski dikenal mandiri, lanjutnya, pesantren kerap menghadapi keterbatasan fasilitas dan jarang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, prinsip kemandirian tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan santri.
"Pesantren memiliki keunikan karena tumbuh secara swadaya. Tapi kemandirian itu tidak boleh meniadakan keselamatan anak-anak kita," tegasnya.
Cak Imin menambahkan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar dilakukan audit, pengawasan, dan renovasi terhadap bangunan pesantren yang dinilai rawan roboh, longsor, maupun bahaya lainnya.
"Pemerintah akan mendorong agar pesantren-pesantren yang berisiko mendapatkan perhatian dan pendampingan agar proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman," pungkasnya.*
(vo/mt)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL