KPK Periksa 6 Saksi, Bupati Pati Sudewo Diduga Terlibat Pemerasan Caperdes
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut mencapai triliunan rupiah.
Momen itu terjadi saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10).
Saat sejumlah wartawan mencoba menggali respons terkait pendanaan proyek kereta cepat yang tengah ramai diperbincangkan, Jokowi hanya tersenyum dan membalikkan badan tanpa memberikan komentar.Baca Juga:
Presiden kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan menyapa para alumni Fakultas Kehutanan yang hadir di acara tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaian utang proyek kereta cepat yang merupakan proyek strategis nasional ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kewajiban pembayaran utang akan diselesaikan melalui Danantara, sebuah lembaga yang mengelola dividen dari entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bukan berarti tidak dibayar, tapi lewat Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/10).
Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menanggung kewajiban tersebut.
Skema ini dianggap sebagai solusi agar beban anggaran negara tidak langsung terbebani oleh pembayaran utang proyek kereta cepat.
"Kalau dulu kan semuanya pemerintah. Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk Danantara. Dia cukup mampu untuk itu (membayar utang)," jelasnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan bersama konsorsium perusahaan asal China ini telah menjadi sorotan publik karena besarnya nilai utang yang harus ditanggung, diperkirakan mencapai Rp116 triliun.
Meski demikian, pemerintah optimistis skema pembayaran melalui Danantara dapat menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan kelangsungan proyek tersebut.
Sejauh ini, pemerintah terus memantau perkembangan proyek dan mengupayakan penyelesaian masalah keuangan tanpa membebani APBN secara langsung.*
(in/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di t
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung
PEMERINTAHAN
TEHERAN Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak j
INTERNASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan ka
POLITIK
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ratusan Pendidik Ikuti Kegiatan yang Fokus pada Transformasi Pembelajaran Masa Depan Kisaran, Kamis (02/04/2026) pukul 10.00 WIB
PENDIDIKAN
ASAHAN Rabu (01/04/2026), Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pada hari Rabu (01/04/2026), di SDN 015927 Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, telah dilaksanakan kegiatan pen
PENDIDIKAN