BANDA ACEH — Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat, secara resmi membuka kegiatan Pekan Nasional Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Senin (20/10/2025).
Acara yang berlangsung di Gedung Pascasarjana ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari maladministrasi.
Dalam sambutannya, Jemsly menegaskan bahwa pelayanan publik adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya secara prima, netral, dan tanpa pungutan liar.Baca Juga:
"Pelayanan publik yang baik, tidak memihak, dan gratis adalah bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Jemsly.
Ia mengungkapkan capaian positif nasional dalam peningkatan kualitas layanan publik.
Jika pada 2015 hanya 9,8% instansi pemerintah yang masuk kategori Zona Hijau (Baik), maka pada 2024 angka ini melonjak drastis menjadi 84,16%, berkat pengawasan intensif dan kolaborasi lintas sektor.
Provinsi Aceh mendapat apresiasi khusus dalam kegiatan ini.
Seluruh kabupaten/kota di Aceh berhasil masuk Zona Hijau dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI selama periode 2022–2024.
"Aceh kini menjadi salah satu provinsi yang membanggakan dalam hal komitmen pelayanan publik. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan," kata Jemsly.
Jemsly menjelaskan bahwa Ombudsman RI melakukan pengawasan melalui tiga jalur utama:
- Umpan balik masyarakat kepada penyelenggara layanan,
- Pengawasan langsung oleh Ombudsman terhadap lembaga layanan,
- Penanganan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui corrective action.
"Pengawasan berbasis laporan masyarakat adalah pilar penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan prinsip keadilan," tegasnya.
JAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik
Politik
YOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembagian kuota haji tambah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses terhadap aplikasi dan situs Zangi milik Secret Phone, Inc. kare
Sains & Teknologi
MEDAN Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh manusia. adsenseSelain berperan dalam membentuk dan m
Kesehatan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset milik PT P
Hukum dan Kriminal
ACEH BARAT Banjir luapan melanda tiga desa di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, usai wilayah tersebut diguyur hujan
Peristiwa
JAKARTA Proses penunjukan pelatih kepala baru Timnas Indonesia memasuki babak krusial.adsense Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamen
Olahraga
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Astindo Sumut Travel Exchange (ASTEX) 20
Pariwisata
MEDAN Proyek rehabilitasi Jembatan Jalan Kejaksaan di Kota Medan menghadapi kendala serius. adsenseDi luar dugaan, kolong jembatan yan
Peristiwa
