Satgas Saber Pangan Bali Gelar Sidak, Harga Bapokting Tetap Sesuai HET
DENPASAR Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Saber Pangan Polda Bali kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan stabilit
EKONOMI
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu ketentuan penting adalah dapur penyelenggara program tidak boleh mulai memasak sebelum pukul 00.00 atau tengah malam.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG yang telah rampung dan segera diundangkan.Baca Juga:
Nanik menambahkan, aturan ini akan disosialisasikan ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Misalnya tata kelola yang contoh kecil saja, SPPG enggak boleh lagi masak di bawah jam 12 malam. Masaknya harus jam 2 pagi," ujar Nanik saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Selain itu, dapur MBG juga diwajibkan memasak sesuai batch atau urutan penerima manfaat, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA. Dengan kata lain, dapur tidak diperbolehkan memasak seluruh porsi sekaligus.
"Misalnya dikirim pagi untuk anak-anak TK, itu masak sendiri. Kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang, nanti dimasak sendiri. Itu contoh yang masuk dalam Perpres Tata Kelola MBG," jelas Nanik.
BGN juga menindak tegas mitra dapur yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 112 SPPG telah ditutup sementara untuk evaluasi.
"Kemudian kepada para mitra juga kita tegas, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tindak. Kita tutup dapurnya sampai selesai evaluasi," tambahnya.
Nanik menekankan, dapur-dapur yang ruang pemorsiannya belum memiliki pendingin ruangan harus segera memperbaikinya. Hal ini penting untuk mencegah makanan cepat basi.
"Banyak dapur yang ruang packing-nya belum pakai AC. Sekarang harus pakai pendingin, karena itu berpotensi membuat makanan cepat basi. Contoh hal seperti itu harus dijalankan," ujarnya.
Selain itu, tiap dapur diwajibkan melakukan epoksi atau pelapisan permukaan lantai agar lebih kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan, serta aman dari licin akibat tumpahan minyak. Nanik juga menekankan pentingnya pemisahan area pencucian peralatan dapur.
"Supaya kuman-kuman dari bawah ini tidak naik. Tempat pencucian ompreng harus terpisah dengan pencucian sayur dan sebagainya, itu sekarang yang kita tegakkan," tuturnya.
Perpres ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola MBG dan meningkatkan kualitas serta keamanan makanan yang diterima peserta didik di seluruh Indonesia.*
(v0/M/006)
DENPASAR Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Saber Pangan Polda Bali kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan stabilit
EKONOMI
WASHINGTON, D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace atau Dewan Perd
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi per m
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan solid dalam perundingan t
NASIONAL
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat da
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kantor Camat dan Puskesmas Pagar Merbau yang baru pada Rabu (18/2/2026), denga
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA Kabupaten Tapanuli Selatan mencatatkan prestasi gemilang dalam pencegahan korupsi daerah. Berdasarkan r
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahmad Sahroni resmi menjabat kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Rusdi Masse yang berpindah dari NasDem
POLITIK
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian penghematan anggaran negara sebesar USD 18 miliar atau sekitar Rp303,1 triliu
EKONOMI