BANDUNG – Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia diminta memperkuat tata kelola pelayanan publik agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilaksanakan secara optimal.
SPM mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
"Tujuannya adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang setara dan terstandarisasi, sesuai hak-hak dasar mereka," ujar Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, saat Rapat Koordinasi Capaian dan Pelaporan SPM Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Bandung, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Restuardy menegaskan penerapan SPM merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus fokus pada pelayanan dasar.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga mengatur bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) harus digunakan untuk mendukung pencapaian SPM sesuai kinerja layanan di daerah.
"Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ukuran nyata dari hadirnya pemerintah dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. Kami dorong pemerintah daerah agar penerapan SPM mencapai 100 persen," tegasnya.
Restuardy menambahkan, Tim Sekber SPM yang terdiri dari Cdan sejumlah kementerian/lembaga tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di wilayah barat dan timur Indonesia.
Untuk wilayah barat, monev telah dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta, tim melakukan pemantauan di Puskesmas Pancoran, SMA 70, Satuan Gulkarmat/BPBD, serta PAM Jaya.
Sementara di Jawa Barat, tim memantau Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Kota Bandung, dan Satuan Damkar Kota Bandung.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penerapan SPM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah di semua daerah.*
(mt/M/006)
JAKARTA Radio Televisyen Malaysia (RTM), stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas keke
Politik
KISARAN Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Daarul Uluum (IAIDU) Asahan resmi menggelar Pembukaan Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya transparansi bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,71 tril
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun 15 bendungan baru di era kepresidenan Prabowo Su
Pemerintahan
JAKARTA Disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Selain disabilitas fisik yang paling terlihat, ada pula disabilitas menta
Kesehatan
JAKARTA Pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta pemerintah membuka kembali formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk guru, guna meningka
Pemerintahan
JAKARTA Mendaki Gunung Rinjani membutuhkan stamina prima, dan persiapan fisik dimulai dari mengisi perut dengan hidangan bernutrisi. ad
Pariwisata
BANDUNG PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.adsense
Ekonomi
BALI Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan Karya Pedudusan Alit Mlaspas, Mecaru Balik Sumpah, Rsigana, Nubung Pedagingan, dan Ngenteg L
Seni dan Budaya
