Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
TANJUNGBALAI , – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, FRP, bersama tiga pegawainya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 1,2 miliar.
Penetapan ini dilakukan setelah penyelidikan terhadap penggunaan dana belanja hibah KPU pada tahun anggaran 2023 dan 2024 yang mencapai Rp 16,5 miliar.
Kajari Tanjungbalai, Bobon Rubiana, mengatakan, penyidikan telah memeriksa 75 saksi untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana.Baca Juga:
"Dari pemeriksaan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar yang berasal dari biaya perjalanan dinas, mark up pengeluaran barang/jasa, serta kegiatan tanpa laporan pertanggungjawaban," kata Bobon di Kantor Kejari Tanjungbalai,19 Desember 2025.
Keempat tersangka, yakni FRP (Ketua), EAS (Sekretaris), SWU (PPK), dan MRS (Bendahara), kini ditahan di Lapas Klas IIB Tanjungbalai selama 20 hari ke depan. Barang bukti yang disita termasuk uang tunai senilai Rp 663,45 juta.
Bobon menambahkan, penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang sah dan perbuatan melawan hukum yang ditemukan.
Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Kasus ini bermula dari penggeledahan kantor KPU Tanjungbalai pada 17 Agustus 2025, di mana Kejari menyita dua koper dan delapan kotak kontainer berisi dokumen terkait penggunaan dana hibah.*
(tm/dh)
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL