Dugaan Konflik Kepentingan Warnai Seleksi Direktur Pudam Tirta Bina Labuhanbatu, Publik Tuntut Transparansi

LABUHANBATU – Seleksi pemilihan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Pudam) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir beberapa waktu lalu, namun hingga kini hasil resminya belum diumumkan.

Bahkan, pada website resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (labuhanbatukab.go.id) yang dikelola Dinas Kominfo, informasi mengenai hasil seleksi tidak tersedia, termasuk tahapan kelulusan administrasi.

Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Ikramsyah Nasution, saat dikonfirmasi pada Selasa (28/10/2025), menyatakan bahwa jabatan direktur saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Baca Juga:

• Dr. Taqwaddin: Hakim Adalah Benteng Terakhir Penegakan Hukum Korupsi

"Masih Plt ky, pak Zuhri," ujar Ikramsyah.

Saat ditanya mengenai siapa yang telah terpilih menjadi Direktur Pudam Tirta Bina, Ikramsyah menambahkan, keputusan akhir masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri ky," ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Namun, informasi dari sejumlah oknum PNS di lingkungan Pemkab Labuhanbatu menyebutkan adanya dugaan konflik kepentingan dalam seleksi tersebut.

Salah seorang peserta seleksi yang kabarnya merupakan keluarga dari Kepala Daerah disebut-sebut tetap menjadi pemenang, meski dikabarkan melanggar aturan.

"Kabarnya tetap dia itu (keluarga Bupati Labuhanbatu) pemenang seleksinya. Walaupun melanggar aturan. Informasinya, dia tim suksesnya Bupati," ujar sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya.

Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, yang dikonfirmasi terkait tidak berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang BUMD Tirta Bina, mengaku tidak mengetahui.

"Tidak tau bang," ujarnya pada 2 Oktober 2025.

Sejumlah pejabat lainnya juga belum memberikan kepastian. Kabag Hukum Setdakab Labuhanbatu, Fahmi, belum merespons pertanyaan terkait Perda Nomor 2/2018, sedangkan Kabag Ekonomi Setdakab, Sadeli Harahap, menyarankan untuk menanyakan langsung ke Kabag Hukum.

Dr. Taqwaddin: Hakim Adalah Benteng Terakhir Penegakan Hukum Korupsi

Operasi Gabungan Satpol PP-Bea Cukai Lumajang Tangani Peredaran Rokok Ilegal

Tiga Anggota Polisi Terlibat Kecelakaan di Medan, Kapolda Sumut Turun Langsung Jenguk Korban

UU Pemerintahan Daerah Ubah Peta Pengawasan Ketenagakerjaan, Kabupaten/Kota Hanya Jadi Penonton

Bobby Nasution Perkenalkan PRESTICE, Jalan Baru Penegakan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu

Dana Judi Online Capai Nyaris Rp 1.000 Triliun, PPATK Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum