APINDO Dorong Pembentukan Task Force untuk Percepat Implementasi IEU-CEPA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force IndonesiaEuropean Union Comprehensive Economic Par
EKONOMI
BLITAR – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali menekankan pentingnya menilai urgensi dan prioritas pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sejak sebelum proyek tersebut dijalankan.
Menurut Hasto, Megawati kala itu sempat mempertanyakan apakah proyek kereta cepat itu benar-benar dibutuhkan rakyat.
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas.Baca Juga:
"Saya menjadi saksi bagaimana Bu Mega berulang kali menyampaikan apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," ujar Hasto saat ditemui di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Hasto menambahkan, PDI-P sebagai partai politik sudah memberikan masukan terkait proyek tersebut hingga tiga kali.
Megawati menilai kebutuhan rakyat di bidang pendidikan, irigasi bagi petani, ketersediaan pupuk, serta riset dan penguatan daya saing bangsa seharusnya menjadi prioritas utama.
"Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan bagi petani, kemudian menyediakan pupuk pada masa tanam itu jauh lebih penting, termasuk kepentingan riset untuk membangun daya saing bangsa?" tutur Hasto.
Megawati juga mencatat perubahan kebijakan proyek yang awalnya tidak menggunakan jaminan negara, namun kemudian ada jaminan pemerintah, sebagai catatan penting bagi PDI-P.
Selain itu, Megawati menawarkan alternatif pembangunan jalur rel ganda (double track) di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera, agar proses penguasaan teknologi kereta api cepat dapat dikerjakan oleh anak bangsa.
"Daripada membangun kereta api cepat, lebih baik membangun double track. Apalagi melihat potensi geologis di kawasan Bandung yang perlu diperhatikan," jelas Hasto.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik karena menimbulkan utang besar.
Total utang proyek diperkirakan mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).
Eks Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran, karena biaya proyek di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS per kilometer, sementara di China hanya 17–18 juta dollar AS per kilometer.
Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh.
"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.*
(km/a008)
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force IndonesiaEuropean Union Comprehensive Economic Par
EKONOMI
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilay
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan akan menelusuri dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan ak
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke7 RI Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Ja
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma
POLITIK
JAKARTA Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta usai aksi demonst
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk periode 202
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL