Janji Liburan Tiga Hari, Mobil Rental Malah Digadaikan: Wanita di Medan Diadili
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh tertentu.
Ia menegaskan, penganugerahan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan matang atas rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa.
"Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab," ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno, ayahandanya, pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
Soekarno, kata Megawati, diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden melalui TAP MPR tanpa melalui proses pengadilan.
"Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan," katanya.
Megawati mengungkapkan, meski diisolasi dan dicabut mandatnya, Soekarno tetap memilih diam demi menghindari pertumpahan darah sesama bangsa.
"Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara," ujarnya menirukan pesan sang ayah.
Ia menilai, sikap Soekarno yang tetap tenang di tengah ketidakadilan adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
"Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya," ucap Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut sempat memicu spekulasi bahwa ia tengah menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pernyataan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam proses penganugerahan gelar tersebut.
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN