Sindiran Halus Megawati soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan: Kalau Bung Karno Benar Pahlawan

BLITAR – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh tertentu.

Ia menegaskan, penganugerahan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan matang atas rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa.

"Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab," ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Baca Juga:

• Megawati Tegaskan: Kolonialisme Belum Berakhir, Kini Hadir Lewat Data dan Algoritma

Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno, ayahandanya, pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.

Soekarno, kata Megawati, diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden melalui TAP MPR tanpa melalui proses pengadilan.

"Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan," katanya.

Megawati mengungkapkan, meski diisolasi dan dicabut mandatnya, Soekarno tetap memilih diam demi menghindari pertumpahan darah sesama bangsa.

"Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara," ujarnya menirukan pesan sang ayah.

Ia menilai, sikap Soekarno yang tetap tenang di tengah ketidakadilan adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.

"Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya," ucap Megawati.

Pernyataan Megawati tersebut sempat memicu spekulasi bahwa ia tengah menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pernyataan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam proses penganugerahan gelar tersebut.

"Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya," ujar Hasto seusai acara.

Ia menegaskan, pesan Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan dengan hati-hati, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan tokoh yang diajukan benar-benar pantas menjadi teladan bagi generasi bangsa.

"Pahlawan itu harus menjadi inspirasi perjuangan bangsa, bukan justru menyisakan luka sejarah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah mengajukan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).

Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.

Masuknya nama Soeharto memunculkan perdebatan publik, terutama terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan pada masa pemerintahannya.

"Banyak catatan terkait pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan," pungkas Hasto.*

(a008)

Megawati Tegaskan: Kolonialisme Belum Berakhir, Kini Hadir Lewat Data dan Algoritma

Gus Dur, Presiden Kontroversial yang Kini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

“Everybody Wants to Know Me, Tapi Tidak Semua Berniat Baik” – Kata Megawati

Wabup Batu Bara: Atlet POPNAS Batu Bara Harus Fokus dan Tetap Disiplin

Mulai Disalurkan Hari Ini: Beras dan Minyakita untuk Jutaan Warga, Siapa Saja yang Mendapat?

Lolos Pemakzulan, Bupati Sudewo Dapat “Kesempatan Kedua” dari DPRD Pati