Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) hak angket, Jumat (31/10/2025). Dengan keputusan ini, Bupati Sudewo lolos dari pemakzulan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan rapat paripurna memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.
"Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing," ujar Ali.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, muncul dua opsi. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemakzulan Bupati Sudewo, sementara enam fraksi lainnya, Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, mendorong pemberian rekomendasi perbaikan kinerja.
Dari 49 anggota dewan yang hadir, 36 suara mendukung opsi rekomendasi, sehingga secara mekanisme voting, opsi tersebut menang.
"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," jelas Ali.
Dengan keputusan ini, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan.
Rekomendasi perbaikan kinerja nantinya akan disampaikan kepada Bupati Sudewo dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Ali menegaskan, proses rapat telah dilaksanakan secara netral dan tidak ada rekayasa.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sudewo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ali menekankan bahwa tugas DPRD adalah mengawal pemerintah melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Meskipun keputusan DPRD telah ditetapkan, ribuan warga tetap melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung DPRD Pati untuk menuntut pemakzulan Bupati Sudewo.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK