Pansus hak angket DPRD Pati yang bekerja sejak 13 Agustus 2025, menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan Bupati Sudewo.
Beberapa di antaranya terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD, pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, kebijakan UMKM, hingga pengelolaan Baznas Kabupaten Pati.
Fraksi PDIP menilai beberapa kebijakan bupati merugikan masyarakat dan mengusulkan pemakzulan.
Sementara enam fraksi lainnya menilai masih memungkinkan perbaikan kinerja dengan beberapa catatan terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.*
(vo/a008)
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan se
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Komitmen memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penegak hukum kembali dite
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, menghadiri Rapat Koordinasi (
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026 ya
OLAHRAGA
ASAHAN Tim Forkopimda FC meraih kemenangan 30 atas Anak Harimau FC dalam pertandingan fun match yang berlangsung di Stadion Mutiara Kis
NASIONAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi PAUD Sentang serta Perpustakaan dan Taman
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ratusan siswa yang terdampak banjir di K
PENDIDIKAN
LOMBOK Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola penyiaran yang mampu beradap
PEMERINTAHAN
