"Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya," ujar Hasto seusai acara.
Ia menegaskan, pesan Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan dengan hati-hati, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan tokoh yang diajukan benar-benar pantas menjadi teladan bagi generasi bangsa.
"Pahlawan itu harus menjadi inspirasi perjuangan bangsa, bukan justru menyisakan luka sejarah," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah mengajukan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).
Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
Masuknya nama Soeharto memunculkan perdebatan publik, terutama terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan pada masa pemerintahannya.
"Banyak catatan terkait pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan," pungkas Hasto.*
(a008)
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (N
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp665 juta serta saldo rekening senilai Rp99 juta dalam operasi tangkap tang
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.842 titik panas atau hotspot terdeteksi di lima provinsi di Kalimantan. Da
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan 1821 Agustus 2026. Pada akhir pekan, IHSG ditutup di
EKONOMI
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menafsirkan keput
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bungkam saat digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas atau
EKONOMI
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur mandiri di
NASIONAL
PALANGKA RAYA Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan laha
NASIONAL
