Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
BLITAR – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh tertentu.
Ia menegaskan, penganugerahan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan matang atas rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa.
"Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab," ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno, ayahandanya, pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
Soekarno, kata Megawati, diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden melalui TAP MPR tanpa melalui proses pengadilan.
"Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan," katanya.
Megawati mengungkapkan, meski diisolasi dan dicabut mandatnya, Soekarno tetap memilih diam demi menghindari pertumpahan darah sesama bangsa.
"Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara," ujarnya menirukan pesan sang ayah.
Ia menilai, sikap Soekarno yang tetap tenang di tengah ketidakadilan adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
"Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya," ucap Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut sempat memicu spekulasi bahwa ia tengah menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pernyataan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam proses penganugerahan gelar tersebut.
"Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya," ujar Hasto seusai acara.
Ia menegaskan, pesan Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan dengan hati-hati, mendengarkan suara rakyat, dan memastikan tokoh yang diajukan benar-benar pantas menjadi teladan bagi generasi bangsa.
"Pahlawan itu harus menjadi inspirasi perjuangan bangsa, bukan justru menyisakan luka sejarah," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah mengajukan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).
Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
Masuknya nama Soeharto memunculkan perdebatan publik, terutama terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan pada masa pemerintahannya.
"Banyak catatan terkait pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan," pungkas Hasto.*
(a008)
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
