JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas syarat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
Berdasarkan Putusan Nomor 144/PUU-XXIII/2025, seluruh petinggi Polri yang ingin mengisi posisi sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dini dari Korps Bhayangkara.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Hakim Suhartoyo, Kamis (13/11/2025).Baca Juga:
Perkara ini diajukan oleh mahasiswa doktoral Syamsul Jahidin dan sarjana hukum Christian Adrianus Sihite.
Mereka menggugat Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sebelumnya, beleid menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."
Kedua pemohon menilai frasa terakhir menimbulkan celah hukum, sehingga beberapa petinggi aktif Polri bisa menduduki jabatan sipil seperti Ketua KPK, Kepala BNN, Sekjen KKP, Wakil Kepala BSSN, hingga Kepala BNPT.
Menurut para pemohon, praktik tersebut menurunkan netralitas aparatur negara dan kualitas meritokrasi dalam ASN.
MK pun setuju dengan argumen ini dan menghapus frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dari Pasal 28 ayat 3 UU Polri.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, frasa tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi anggota Polri maupun ASN di luar institusi kepolisian.
"Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," kata Ridwan.
Meski demikian, putusan MK tidak bulat suara. Hakim Arsul Sani mengajukan concurring opinion, sedangkan dua hakim lain, Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah, menyatakan dissenting opinion.
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam rapat perdana Dewan
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana khidmat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah ternoda oleh aksi bentrokan yang melibatkan puluhan pemuda di Jalan
PERISTIWA
MEDAN Memasuki malam kedua bulan suci Ramadhan, Ustad Masdian mengingatkan jamaah tentang empat golongan orang yang meraih kesuksesan di
AGAMA
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
