Surat Rekomendasi Tutup PT TPL Segera Diserahkan ke Pemerintah Pusat, Berikut Bunyinya

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan menyepakati bersama masyarakat adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat.

Langkah ini sebagai respon atas berbagai konflik sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut di wilayah Sumatera Utara.

Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi, sedangkan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Sepakat Rekomendasikan Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat

Ia menargetkan surat rekomendasi akan diserahkan dalam satu minggu setelah kesepakatan dicapai.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumut akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan PT TPL kepada pemerintah pusat. Surat ini ditargetkan selesai dalam satu minggu," kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).

Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat Tapanuli Raya, pemerintah daerah kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Surat rekomendasi akan memuat pandangan berbagai pihak mengenai dampak positif dan negatif kehadiran TPL di Sumut.

Isi Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu
- Jangka Panjang: Penutupan PT TPL secara permanen.
- Jangka Menengah: Penanganan dampak sosial dan ekonomi, termasuk solusi bagi tenaga kerja lokal terdampak.
- Jangka Pendek: PT TPL diminta tidak mencabut tanaman milik petani setempat dan membekukan kegiatan di area lahan milik warga yang berkonflik.

Bobby Nasution menekankan pentingnya kesepakatan bersama untuk mencegah konflik lebih lanjut, terutama di area yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekber Gerakan Oikumenis, menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dan menunggu penandatanganan surat rekomendasi.

Ia menilai rekomendasi ini sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami percaya kepada bapak gubernur dalam proses surat rekomendasi ini. Kami juga meminta agar kegiatan PT TPL dibekukan di area yang berkonflik dengan masyarakat," ujar Pastor Walden.

Sikap politik PDIP Sumut juga menguatkan langkah ini.

Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, menilai keberadaan PT TPL dan PT GRUTI merusak lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.

"Kami mengambil sikap tegas untuk menolak perusahaan perusak lingkungan dan mendorong pemerintah menutup perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan," tegas Rapidin usai dilantik kembali sebagai Ketua PDIP Sumut pada 19 November 2025.

PDIP Sumut juga berencana menyampaikan rekomendasi ini kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP agar dapat diperjuangkan melalui DPR RI sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Langkah rekomendasi penutupan PT TPL oleh Gubernur Sumut, didukung berbagai pihak, menunjukkan peran strategis pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat demi terciptanya kebijakan yang adil dan berkelanjutan.*

(tm/ad)

Gubernur Bobby Nasution Sepakat Rekomendasikan Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat

GEBRAK Semprot Ketua KPID Sumut Ikut Seleksi Dirut PUD Pasar Medan: Dugaan Etika Dilanggar, Aroma “Jalur Politik” Kian Menyengat

Jasad Tak Ditemukan, Kejati Sumut Ajukan Penetapan Kematian Syahdan Syahputra Lubis ke PN Binjai

Disbudparekraf Sumut Beberkan Capaian Pariwisata 2025 dan Rencana Strategis 2026

Bupati Labusel Hadiri Sosialisasi Pendanaan Alternatif, Gubernur Sumut Soroti Tantangan Fiskal 2026

Polda Sumut Tindaklanjuti Video Viral Pemerasan oleh Kabid Propam, Tim Audit Dibentuk