Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
BALI - Pemerintah Provinsi Bali memperketat izin pembangunan hotel dan restoran di atas lahan produktif, sebagai langkah menekan alih fungsi lahan yang kian mengancam ketahanan pangan.
Kebijakan ini diumumkan saat penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kepala BPN Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (26/11).
Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria.Baca Juga:
Menteri Nusron menegaskan bahwa reforma agraria sesuai Perpres 62/2023 bertujuan menata penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui legalisasi aset dan redistribusi lahan.
"Langkah ini memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan negara atas hak agraria masyarakat," ujarnya.
Nusron menyoroti penyusutan lahan sawah nasional hingga 60.000–80.000 hektare per tahun, setara 165–220 hektare per hari, yang mengancam ketahanan pangan.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai dasar pengendalian alih fungsi lahan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus menjadi magnet investasi, terutama sektor pariwisata. Akibatnya, alih fungsi lahan produktif mencapai 600–700 hektare per tahun.
Koster menekankan bahwa ke depan, izin pembangunan hotel, restoran, dan toko modern berjejaring di lahan produktif tidak lagi diterbitkan.
"Ke depan tidak boleh lagi ada pelanggaran tata ruang dalam bentuk apa pun," tegas Koster.
Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan solusi bagi bangunan yang sudah berdiri agar kebijakan baru tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging melaporkan, dari 2,3 juta bidang tanah di Bali, sekitar 84 persen telah bersertifikat. Sisanya akan difokuskan pada percepatan legalisasi aset melalui pendampingan masyarakat.
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK