Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: “Bola” Belum di MPR, Jadi No Problem
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
BALI - Pemerintah Provinsi Bali memperketat izin pembangunan hotel dan restoran di atas lahan produktif, sebagai langkah menekan alih fungsi lahan yang kian mengancam ketahanan pangan.
Kebijakan ini diumumkan saat penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kepala BPN Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (26/11).
Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria.Baca Juga:
Menteri Nusron menegaskan bahwa reforma agraria sesuai Perpres 62/2023 bertujuan menata penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui legalisasi aset dan redistribusi lahan.
"Langkah ini memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan negara atas hak agraria masyarakat," ujarnya.
Nusron menyoroti penyusutan lahan sawah nasional hingga 60.000–80.000 hektare per tahun, setara 165–220 hektare per hari, yang mengancam ketahanan pangan.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai dasar pengendalian alih fungsi lahan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus menjadi magnet investasi, terutama sektor pariwisata. Akibatnya, alih fungsi lahan produktif mencapai 600–700 hektare per tahun.
Koster menekankan bahwa ke depan, izin pembangunan hotel, restoran, dan toko modern berjejaring di lahan produktif tidak lagi diterbitkan.
"Ke depan tidak boleh lagi ada pelanggaran tata ruang dalam bentuk apa pun," tegas Koster.
Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan solusi bagi bangunan yang sudah berdiri agar kebijakan baru tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging melaporkan, dari 2,3 juta bidang tanah di Bali, sekitar 84 persen telah bersertifikat. Sisanya akan difokuskan pada percepatan legalisasi aset melalui pendampingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN, Gubernur Bali, dan BPN Bali meluncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB-NIK-NOP.
Sertifikat hak pengelolaan dan hak pakai juga diserahkan kepada pemerintah daerah, desa adat, organisasi keagamaan, yayasan, serta masyarakat di sembilan kabupaten/kota.*
(um)
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
JAKARTA Wicandres, saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet
POLITIK
SOLO Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertan
POLITIK
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijaz
POLITIK
JAKARTA Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerap
NASIONAL
MEDAN Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, a
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan P
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasya
PERTANIAN AGRIBISNIS