Jokowi Bantah Pernah Meresmikan Bandara IMIP: “Semua yang Tidak Baik Selalu Ditarik ke Saya”

JAKARTA — Presiden RI ke-7, Joko Widodo, akhirnya angkat suara terkait polemik legalitas Bandara Khusus IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah meresmikan bandara milik swasta tersebut, dan memastikan satu-satunya bandara yang ia resmikan di Morowali adalah Bandara Maleo, fasilitas yang dibangun pemerintah.

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," kata Jokowi, Jumat, 28 November 2025.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gelar Doa Bersama untuk Korban Bencana Alam di Berbagai Daerah

"Yang saya resmikan itu Bandara Maleo. Tahun persisnya sudah lupa, tapi pasti yang saya resmikan adalah bandara milik pemerintah."

Penegasan Jokowi muncul di tengah sorotan publik dan polemik status operasional Bandara IMIP yang disebut beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara, baik Bea Cukai maupun Imigrasi.

Mantan Kepala Negara itu menambahkan, Bandara IMIP bukan bagian dari proyek yang pernah ia resmikan pada 2019.

"Kalau IMIP itu, saya kira memang milik swasta," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung bahwa setiap isu kontroversial kerap dikaitkan dengannya.

"Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," kata dia.

Secara terpisah, Komisi III DPR RI mendesak Polri melakukan investigasi komprehensif terkait legalitas dan aktivitas Bandara IMIP.

Anggota Komisi III, Abdullah, mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam operasional bandara tersebut.

"Saya mendorong Polri untuk segera melakukan investigasi. Ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas di sana sesuai peraturan," ujarnya.

Abdullah menilai aspek keamanan, arus barang, arus orang, hingga potensi kerugian negara mesti dipastikan transparan dan tidak disalahgunakan.

Ia menambahkan bahwa investigasi idealnya melibatkan berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai, TNI, hingga Kementerian Perhubungan.

"Aktivitas bandara itu kompleks. Polri tidak bisa bergerak sendiri—perlu satgas atau task force antar-lembaga," katanya.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo menyatakan siap menurunkan petugas Bea Cukai ke Bandara IMIP apabila diminta secara resmi.

"Kalau diperintahkan, kita taruh petugas dari kami. Bea Cukai sudah siap," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 27 November 2025.

Namun, mengenai belum adanya petugas Imigrasi di bandara tersebut, Purbaya memilih menahan komentar.

"Kalau imigrasi, mesti bicara dengan Pak Sylmi dan menterinya," ujarnya.

Polemik Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti absennya aparat negara di fasilitas penerbangan itu.

Usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 di Morowali, Sjafrie menyebut ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi sebagai anomali yang mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.

"Masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan bisa berpengaruh pada stabilitas nasional," ujar Sjafrie.*

(sr/ad)

Lapas Labuhan Ruku Gelar Doa Bersama untuk Korban Bencana Alam di Berbagai Daerah

Rupiah Melemah Tipis, Dibuka pada Rp16.641 per Dolar AS

IHSG Diproyeksi Konsolidasi, Pasar Menanti Data Ekonomi Domestik Pekan Depan

Bandara IMIP Morowali, Pieter Zulkifli: “Negara Seolah Hanya Penonton di Wilayahnya Sendiri”

Advokat Bongkar Dugaan Jual Beli Pembebasan Napi: Kerugian Capai Rp18 Miliar

BLT Kesra Cair Rp 900 Ribu, Prabowo: Hanya untuk Warga yang Benar-Benar Butuh!