Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan manipulasi dalam pengerjaan proyek pembangunan underpass Jalan HM Yamin Medan, senilai Rp163 miliar, yang dikerjakan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan dan Topan Ginting sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Binamarga, dan Konstruksi (SDABMBK).
Proyek ini telah selesai dan diresmikan pada Januari 2025 lalu.
BPK mencatat setidaknya dua dugaan pelanggaran:Baca Juga:
-Ketidaksesuaian spesifikasi material dengan dokumen kontrak.
-Kekurangan volume pekerjaan pada proyek multi years tahun anggaran 2023.
Selain itu, proyek juga tidak selesai tepat waktu, sehingga BPK mengenakan denda keterlambatan sekitar Rp1,3 miliar.
Berdasarkan rekomendasi BPK, Pemkot Medan menahan lebih dari Rp17 miliar anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor.
Langkah ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya manipulasi dalam pelaksanaan proyek.
Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan sebagian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah dibayarkan kontraktor dan akan dipotong dari sisa tagihan yang akan dibayarkan bulan ini.
"Ketidaksesuaian ini dibebankan kepada TGR penyedia dan menjadi tanggung jawab mereka," kata Gibson.
Topan Ginting dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution saat keduanya di Pemkot Medan.
Topan menangani sejumlah proyek konstruksi besar, termasuk underpass Jalan HM Yamin.
Setelah Bobby menjabat Gubernur Sumut, Topan ditarik ke provinsi sebagai Kepala Dinas PUPR dan juga menangani proyek bernilai miliaran rupiah.
Namun pada Juni 2025, Topan terjerat KPK dalam kasus korupsi proyek jalan di Tapanuli Selatan senilai Rp283,1 miliar, termasuk pembangunan jalan dan preservasi jalan di Sumut.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL