Bianglala Mendadak Mati, Polisi Tutup Sementara Pasar Malam di Deli Serdang
DELI SERDANG Polisi menutup sementara operasional pasar malam di Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, se
PERISTIWA
MEDAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan manipulasi dalam pengerjaan proyek pembangunan underpass Jalan HM Yamin Medan, senilai Rp163 miliar, yang dikerjakan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan dan Topan Ginting sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Binamarga, dan Konstruksi (SDABMBK).
Proyek ini telah selesai dan diresmikan pada Januari 2025 lalu.
BPK mencatat setidaknya dua dugaan pelanggaran:Baca Juga:
-Ketidaksesuaian spesifikasi material dengan dokumen kontrak.
-Kekurangan volume pekerjaan pada proyek multi years tahun anggaran 2023.
Selain itu, proyek juga tidak selesai tepat waktu, sehingga BPK mengenakan denda keterlambatan sekitar Rp1,3 miliar.
Berdasarkan rekomendasi BPK, Pemkot Medan menahan lebih dari Rp17 miliar anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor.
Langkah ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya manipulasi dalam pelaksanaan proyek.
Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan sebagian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah dibayarkan kontraktor dan akan dipotong dari sisa tagihan yang akan dibayarkan bulan ini.
"Ketidaksesuaian ini dibebankan kepada TGR penyedia dan menjadi tanggung jawab mereka," kata Gibson.
Topan Ginting dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution saat keduanya di Pemkot Medan.
Topan menangani sejumlah proyek konstruksi besar, termasuk underpass Jalan HM Yamin.
Setelah Bobby menjabat Gubernur Sumut, Topan ditarik ke provinsi sebagai Kepala Dinas PUPR dan juga menangani proyek bernilai miliaran rupiah.
Namun pada Juni 2025, Topan terjerat KPK dalam kasus korupsi proyek jalan di Tapanuli Selatan senilai Rp283,1 miliar, termasuk pembangunan jalan dan preservasi jalan di Sumut.
Beberapa proyek Topan lainnya yang disorot antara lain:
-Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan Rp96 miliar.
-Jalan Hutaimbaru – Sipiongot Rp61,8 miliar.
-Empat proyek preservasi jalan di Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI Rp56,5 miliar.
-Proyek lanjutan rehabilitasi jalan dan penanganan longsor 2025 serta preservasi lanjutan senilai Rp17,5 miliar.
Temuan BPK ini mendorong Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menindaklanjuti temuan agar kasus ini dapat dibawa ke ranah hukum.*
(dh)
DELI SERDANG Polisi menutup sementara operasional pasar malam di Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, se
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan Komisi Pemberantasan Kor
NASIONAL
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (13/7/2026). Mata uang Gar
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) y
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyika
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagun
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai istilah perampasan aset tidak dikenal dalam terminolo
NASIONAL