Peradi SAI: Istilah Perampasan Aset Tak Dikenal dalam Hukum, DPR Diminta Pertimbangkan Nama RUU

JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai istilah perampasan aset tidak dikenal dalam terminologi hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), istilah yang dinilai lebih tepat secara yuridis adalah pemulihan aset (asset recovery).

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Alfin Sulaeman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Alfin, terminologi pemulihan aset mengacu pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), khususnya Pasal 54, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas DPR? Wakil Ketua Baleg Angkat Bicara

"Dalam perundang-undangan istilah yang ditemukan adalah pemulihan aset. Hal ini didasarkan pada terminologi yang diambil dari United Nations Convention against Corruption, khususnya Pasal 54 dengan istilah asset recovery," ujar Alfin.

Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut menggunakan pendekatan non conviction based forfeiture, yakni mekanisme hukum yang menjadikan harta benda atau aset sebagai objek perkara, bukan semata-mata orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Meski demikian, Alfin mengakui penggunaan istilah perampasan aset masih dapat diterima dari sisi sosiologis karena dianggap lebih mudah dipahami masyarakat dan mencerminkan tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi.

"Secara sosiologis, kata perampasan aset ini dapat memenuhi rasa tuntutan masyarakat," katanya.

Namun, ia mengingatkan penggunaan istilah yang tidak dikenal dalam sistem hukum nasional maupun internasional berpotensi menimbulkan hambatan, terutama dalam kerja sama lintas negara terkait pengembalian aset hasil tindak pidana.

Menurutnya, penggunaan istilah pemulihan aset dinilai lebih selaras dengan standar internasional sehingga dapat mempermudah koordinasi dalam proses pengembalian aset di luar negeri.

Meski begitu, Peradi SAI menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penamaan RUU tersebut kepada DPR RI dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum maupun aspirasi masyarakat.

"Sehingga mengenai penggunaan istilah terminologi ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memilih dengan melihat hal-hal yang sudah kami sampaikan dalam pro dan kontra," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga meminta masukan terkait penamaan RUU tersebut. Menurutnya, sejumlah akademisi berpandangan istilah pemulihan aset lebih tepat apabila aturan itu mengatur keseluruhan proses, mulai dari investigasi, penyelidikan hingga tahapan hukum.

RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas DPR? Wakil Ketua Baleg Angkat Bicara

Guru Besar UB: Ego Sektoral Aparat Penegak Hukum Jadi Penghambat Pemberantasan Korupsi

DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas

DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI dengan Turki dan Malaysia

DPR Siap Kaji Usulan RUU Pidana LGBT dari MUI, Proses Legislasi Segera Bergulir

RUU HAM Direvisi, Pigai Ungkap Komnas HAM Bakal Punya Wewenang Penyidikan hingga Pemanggilan Paksa